h1

Masa Demokrasi Terpimpin s/d Orde Baru

Maret 28, 2014

MATERI PELAJARAN
KD.2.2. MENGANALISIS PERGANTIAN PEMERINTAHAN DARI DEMOKRASI TERPIMPIN SAMPAI LAHIRNYA ORDE BARU
1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi karena:
– Situasi negara yang semakin tidak menentu
– Tuntutan rakyat supaya kembali ke UUD 1945
– Konstituante yang tidak dapat melaksanakan tugas

2. Demokrasi Terpimpin
– Demokrasi yang dipimpin oleh Pancasila dan UUD 1945, khususnya sila ke 4
– Namun dalam pelaksanaannya Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin
oleh beliau Presiden Soekarno
– Puncak penyelewengan Demokrasi Terpimpin adalah G 30 S PKI
3. Peristiwa G30 S PKI terjadi
-Berbagai aksi PKI sebelum G 30 S PKI
-Pertentangan PKI dan AD
-Pmberontakan G 30 S PKI
-Penumpasan G 30 S PKI
-Dampak sosial politik Pemberontakan G 30 S PKI
Terjadi demontrasi mahasiswa yang terkenal dengan tuntutan TRITURA, dalam demontrasi tersebut gugur mahasiswa bernama Arief Rahman Hakim.

4.Proses peralihan kekuasaan setelah Peristiwa G30 S PKI
-lahirnya Orde Baru
Orba adalah pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
-super semar
Sebelum keluarnya Supersemar Presiden Soekarno sedang mengadakan pertemuan masalah Tritura , dan pada tanggal 11 Maret 1966, berlangsung sidang paripurna Kabinet Dwikora, kemudian ada laporan bahwa ada pasukan disekililing Istana Merdeka, Kemudian presiden Soekarno meninggalkan sidang bersana Sobandrio dan Choirul Saleh menuju Istana Bogor , sidang dilanjutkan oleh Dr. Leimena, tidak lama kemudian datanglah tiga perwira tinggi AD yaitu, Mayjend Basuki Rahmad(menteri urusan veteran), Brigjend M.Yusuf (menteri perindustrian), dan Brigjend Amir Mahmud (Panglima Kodam Jaya) dan menyampaikan 3 hal :
• meminta kepada presiden agar segera mengambil tindakan untuk memulihkan keadaan yang gawat
• ABRI terutama AD tetap setia dan tidak meninggalkan presiden
• letjend Soeharto sanggup mengatasi keadaan apabila presiden mempercayakan hal itu kepadanya
kemudian lahirlah Supersemar
-masa transisi (tahun 1966-1967)
Pada tanggal 20 Juni s/d 5 Juli mengadakan sidang Umum IV MPRS , yang mengeluarkan beberapa ketetapan, antara lain sbb
• ketetapan MPRS No. 1X/MPRS/1966 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar
• ketetapan MPRS N0. X/MPRS/1966 yang mengatur lembaga-lembaga negara
• ketetapan MPRS N0. XII/MPRS/1966 Tentang Politik Luar negeri bebas aktif
• ketetapan MPRS N0, XX/MPRS/1966 tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia
• ketetapan MPRS N0, XXV/MPRS/1966Btentang Pembubaran PKI dan pernyataan PKI serta Ormas-Ormasnya sebagai Organisasi terlarang di Idonesia
• ketetapan MPRS N0 XIII tahun 1966 tentang pembentukan Kabinet AMPERA, Adapun tugas Kabinet AMPERA adalah Dwidarma

-Proses Peralihan Kekuasaan politik
Pada sidang umum MPRS Tahun 1966 presiden Soekarno selaku mandataris MPRS, diminta untuk mempertanggungjawabkan mengenai kebijakan yang telah dilakukan , khususnya mengenai masalah Peristiwa G 30 S PKI, namun presiden tidak menyinggung masalah G 30 S PKI, dengan menyampaiakan pidatonya yang berjudul Nawaksara dan pel nawaksara.
Pada hari kamis tanggal 23 Februari 1967, pukul 19.30 di Istana negara, dengan disaksikan oleh Ketua Presidium Kbinet AMPERA dan para Menteri, presiden menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban Supersemar.
5.CIRI-CIRI pokok kebijakan pemerintah Orde Baru
6.Dampak menguatnya peran negara terhadap kehidupan politik pada masa orde baru
7.Dampak menguatnya peran Negara terhadap kehidupan ekonomi dan pembangunan
8.Dampak menguatnya peran Negara terhadap perkembangan teknologi dan komunikasi pada masa Orde Baru

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: