Archive for November 9th, 2009

h1

K.D. 1.4. MENGANALISIS PERKEMB POLITIK DAN EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN

November 9, 2009

INDIKATOR

1. Menganalisis perkembangan politik dan pemerintahan pada masa demokrasi liberal

2. Mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan penyusunan UUD yang baru

3. Menganalisis hub kebijakan ekonomi pem dengan kondisi ekonomi nasional dan daerah sampai tahun  1965

4. Membandingkan sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin

MATERI PEMBELAJARAN

1. Perkembangan politik dan pemerintahan pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959

Setelah kembali ke NKRI , maka yang  dipakai adalah UUDS tahun 1950, dengan demokrasi liberal dan pemerintahan kabinet parlementer. Pada masa demokrasi liberal ini ditandai dengan banyaknya partai politik, serta sering terjadi pergantian kabinet, nampak pergantian kabinet sebagai berikut:

1.1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)

1.2. Kabinet Soekiman (27 April 1951-3 April 1952)

1.3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)

1.4. Kabinet Ali- Wongso(31 Juli 1953- 12 Agustus 1955)

1.5. Kabinet Burhanuddin Harahap(12 Agustus 1955-3 Maret 1956)

1.6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1957-10 Juli 1959

1.7. Kabinet Djuanda (9 April 1957-10 Julin 1959)

2. Kegagalan Penyusunan Undang-Undang Dasar Baru

2.1. Pemilu Tahun 1955

Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dilaksanakan pemilu yang pertama di Indonesia. Pemilu dilaksanakan 2 tahap yaitu :

  1. Pada tgl 29 September 1955, untuk memilih anggota Legeslatif
  2. Pada tgl 15 Desember 1955, untuk memilih Anggota Dewan Konstituante

Pemilu dimenangkan oleh 4 Partai besar, yaitu Masyumi, PNI,NU dan PKI, anggota DPR sebanyak 272 kursi dan Konstituante sebanyak 542, mereka dilantik pada tgl 10 Nopember. Kabinet yang terbentuk dari hasil pemilu 1955 kelak oleh presiden Soekarno dinamakan Kabinet Kaki Empat.

2.2. Kegagalan Konstituante dalam membentuk UUD Baru

Setelah pemilu maka dibentuklah Kabinet Ali Sastroamidjojo pada tgl 24 Maret 1956, Kabinet inipun tidak berumur lama karena kemudian diganti dengan Kabinet Djuanda. Dalam pelaksanaan tugasnya DPR telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik tidak seperti halnya dengan Konstituante yang belum juga berhasil menyususn UUD yang baru.

M engapa Konstituante tidak juga berhasil menyusun UUD yang baru, ternyata Konstituante dalam melaksanakan tugasnya tidak pernah memikirkan kepentingan negara namun mereka hanya memikirkan kepentingan partainya sendiri, didalam sidang-sidangnya Konstituante tidak pernah mencapai kata mufakat yang ada mereka hanya menghabiskan waktu dan uang negara, misalnya sidang hanya digunakan sebagai ajang perdebatan untuk membela partai maupun golongannya masing-masing, masalah utama yang dihadapi Konstituante adalah tentang penetapan Dasar negara. Terjadi perdebatan dan tarik ulur diantara golongan dalam Konstituante, sekelompok partai menghendaki agar Pancasila menjadi dasar negara namun kelompok lain ingin agama Islam menjadi dasar negara, dilain kelompok ingin dasar negara Komunis.

Dengan terjadinya berbagai peristiwa yang terjadi di lembaga pemerintahan maupun di berbagai daerah serta terjadinya perkembangan politik yang semakin memanas , sehingga mengakibatkan stabilitas negara semakin memburuk. Dalam mengatasi kemacetan Konstituante muncul gagasan dari ABRI untuk kembali ke UUD 1945, berbagai parpol juga memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut, dan Kabinet akhirnya menerima gagasan itu pada tgl 19 Pebruari 1959.

Pada tgl 22 April 1959, presiden Soekarno memerintahkan supaya Konstituante menetapkan UUD 1945 menjadi Konstitusi Negara RI. Menanggapi anjuran dan perintah tersebut kemudian Konstituante mengadakan pemungutan suara, hasilnya dalam 3 kali pemungutan suara yang setuju lebih banyak daripada yang menolak, tetapi anggota yang hadir selalu kurang dari sepertiga, hal ini menjadi masalah karena kurang dari kuorum. Dengan kegagalan Konstituante dalam mengambil keputusan maka sejak tgl 3 Juni 1959 Konstituante mengalami masa reses.

2.3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD yang baru menyebabkan negara Indonesia dilanda kekalutan konstitusional. UUD yang baru belum berhasil dibuat sedangkan UUDS 1950 dengan sistem liberal tidak cocok dengan kondisi kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu beberapa tokoh partai politik mengajukan usul kepada presiden Soekarno untuk mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante, disamping keinginan seluruh rakyat Indonesia. pemberlakuan kembali UUD 1945 merupakan langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit uang isinya sebagi berikut;

1. Pembubaran Konstituante

2. Berlakunya kembali UUD 1950

3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

3. Kebijakan Ekonomi Pem Terkait Kondisi Ekonomi Nasional dan daerah sampai tahun 1965

3-1. Latar belakang Kebijakan Ekonomi

3.2. Nasionalisasi De Javasce Bank

3.3. Sistem Ekonomi Gerakan Banteng

3.4. Sistem ekonomi Ali Baba

3.5. Gunting Safrudin

4. Sistem ekonomi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 542 pengikut lainnya.