Archive for November, 2009

h1

K.D. 2.1 MENGANALISIS PROSES BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN ORBA DAN TERJADINYA REFORMASI

November 16, 2009

INDIKATOR

  1. Menganalisis sebab-sebab berakhirnya pemerintahan  Orde Baru
  2. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya Reformasi
  3. Menjelaskan munculnya  gerakan  reformasi
  4. Menjelaskan  Kronologis terjadinya  Reformasi

MATERI PEMBELAJARAN

I. Sebab-sebab berakhirnya pemerintahan orde baru

Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang memang patut diacungi jempol karena keberhasilannya, hal ini terbukti dengan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh sabagian besar bangsa Indonesia.

Tetapi sayangnya keberhasilan tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan mental  (Karakter Building) para pelaksana pemerintahan (birokrat) , aparat keamanan maupun pelaku nekonomi.

II. Faktor penyebab terjadinya Reformasi dst nya dapat dilihat di K.D. 1.2.

  1. Krisis Politik
  2. Krisis Hukum
  3. Krisis Ekonomi
  4. Krisis Kepercayaan

II. Latar Belakang Terjadinya Reformasi

h1

s.k.2 MENGANALISIS PROSES BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN ORBA DAN TERJADINYA REFORMASI

November 10, 2009

KD 2.1. MENGANALISIS PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN ORBA

INDIKATOR

  1. Menganalisis proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa G30S PKI
  2. Menjelaskan perkembangan pemerintahan Orba
  3. Menganalisis pengaruh Perang Dingin terhadap Indonesia
  4. Menjelaskan peran Bank Dunia, IMF, dan lembaga keuangan lainnya serta perkembangan Modal Asing

MATERI PEMBELAJARAN

I. Proses Peralihan Kekuasaan setelah peristiwa G30S PKI

A. Latar Belakang Lahirnya Pemerintahan ORBA

Setelah diketahui bahwa dalang dari peristiwa G30S  adalah PKI maka hal ini menimbulkan kemarahan rakyat, dan mereka berdemo menuntut pembubaran PKI dan orma-ormasnya, mereka bergabung dalam Front Pancasila dan berkumpul di gedung DPR GR untuk mengajukan TRITURA

Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri , perubahan itu tidak memuaskan hati rakyat karena didalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI.

Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tgl 24 Pebruari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka, aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabhirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa UI bernama Arief Rachman Hakim, Peristiwa  inilah yang kemudian  melahirkan SUPERSEMAR sebagai akhir dari pemerintahan Orde Lama yang kemudian melahirkan pemerintahan Orde Baru

B. Proses Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto

Setelah memegang Supersemar maka Soeharto segera mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu. Pada tanggal 20 Pebruari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto melalui Sidang Istimewa MPRS.  Dalam ketetapannya  N0. XXXIII/MPRS/1967 MPRS  mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan adanya ketetapan MPRS tersebut maka berakhirlah konflik yang merupakan sumber instabilitas politik secara Konstitusional.

Sebagai jawaban atas TRITURA maka lahirlah ketetapan-ketetapan sebagai berikut:

  • Pengukuhan tindakan Pengemban Surat Perintah Sebelas Maret yang membubarkan PKI beserta organisasi ormasnya pada sidang MPRS dengan ketatapannya  N0. IV/MPRS/1966 dan ketetapan NO. IX/MPRS/1966
  • Pelarangan paham dan ajaran Komunisme /Marxisme-Leninisme di Indonesia dengan Tap MPRS N0. XXV/MPRS/1966.
  • Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum dengan Tap MPRS  N0. XX/MPRS/1966.

2. Perkembangan Pemerintahan ORBA

Pada hakekatnya Orde Baru adalah merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang di letakkan kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945.  Usaha penataan kembali kehidupan politik dimulai pada tahun 1968 dengan penyegaran DPR GR, penyegaran ini untuk menumbhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, komposisi anggota DPR terdiri dari wakil-wakil partai oilitik dan golongan Karya.

A. Kebijakan Pemerintahan Orde Baru

  1. Membentuk Kabinet Ampera
  2. Politik Luar Negeri
  3. Politik Dalam Negeri
  4. Bibang Ekonomi
  5. Bidang Sosial
  6. Pelaksanaan Pemilu pada masa Orde Baru

B. Pembangunan Nasional

C. Peristiwa-peristiwa penting pada masa Orde Baru

  1. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia
  2. Kembali menjadi anggota PBB
  3. Pendirian ASEAN
  4. Integrasi Timor-Timur ke Wilayah RI

D. Proses menguatnya Peran Negara Pada Masa Orde Baru

Telah banyak perubahan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa Orde Baru melalui tahap-tahap Pembangunan Nasional di segala bidang. Kabinet Ampera dibebani tugas untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan Pembangunan Nasional, yang kemudian dikenal dengan Dwi Dharma

Adapun Program Kabinet Ampera adalah sebagai berikut

  1. Memperbaiki kehidupan rakyat
  2. Melaksanakan kehidupan rakyat
  3. Melaksanakan politik Luar Negeri
  4. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme

Yang kemudian dikenal dengan Catur Karya Kabinet Ampera

E. Dampak Revolusi Hijau dan Industrialisasi pada masa Orde Baru

  1. Revolusi Hijau pengertian dan perkembangannya
  2. Perkembangan Revolusi Hijau di Indonesia
  3. Perkembangan Industrialisasi, a. Industri Pertanian dan b. Industri non Pertanian
  4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, a. sistem Informasi dan Komunikasi , b. Perkembangan Media Komunikasi Massa di Indonesia , c. Sistem Komunikasi Satelit Domestik ( SKSD ) Palapa.
  5. Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat Indonesia

3. Pengaruh Perang Dingin terhadap Indonesia

Pada masa Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno lebih-lebih pada masa Demokrasi terpimpin tampak nyata pengaruh Komunis di Indonesia, dengan dibentuknya Poros Jakarta- Peking. Sedangkan pada masa Orde Baru Indonesia dibawah pengaruh Liberal-Kapitalisme.

4. Peran Bank Dunia, IMF, dan Lembaga perekonomian lainnya

Bank Dunia yang bermarkas di Washington DC, Didirikan  dengan tujuan untuk memberi bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang dalam jangka panjang.

h1

K.D. 1.4. MENGANALISIS PERKEMB POLITIK DAN EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN

November 9, 2009

INDIKATOR

1. Menganalisis perkembangan politik dan pemerintahan pada masa demokrasi liberal

2. Mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan penyusunan UUD yang baru

3. Menganalisis hub kebijakan ekonomi pem dengan kondisi ekonomi nasional dan daerah sampai tahun  1965

4. Membandingkan sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin

MATERI PEMBELAJARAN

1. Perkembangan politik dan pemerintahan pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959

Setelah kembali ke NKRI , maka yang  dipakai adalah UUDS tahun 1950, dengan demokrasi liberal dan pemerintahan kabinet parlementer. Pada masa demokrasi liberal ini ditandai dengan banyaknya partai politik, serta sering terjadi pergantian kabinet, nampak pergantian kabinet sebagai berikut:

1.1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)

1.2. Kabinet Soekiman (27 April 1951-3 April 1952)

1.3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)

1.4. Kabinet Ali- Wongso(31 Juli 1953- 12 Agustus 1955)

1.5. Kabinet Burhanuddin Harahap(12 Agustus 1955-3 Maret 1956)

1.6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1957-10 Juli 1959

1.7. Kabinet Djuanda (9 April 1957-10 Julin 1959)

2. Kegagalan Penyusunan Undang-Undang Dasar Baru

2.1. Pemilu Tahun 1955

Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dilaksanakan pemilu yang pertama di Indonesia. Pemilu dilaksanakan 2 tahap yaitu :

  1. Pada tgl 29 September 1955, untuk memilih anggota Legeslatif
  2. Pada tgl 15 Desember 1955, untuk memilih Anggota Dewan Konstituante

Pemilu dimenangkan oleh 4 Partai besar, yaitu Masyumi, PNI,NU dan PKI, anggota DPR sebanyak 272 kursi dan Konstituante sebanyak 542, mereka dilantik pada tgl 10 Nopember. Kabinet yang terbentuk dari hasil pemilu 1955 kelak oleh presiden Soekarno dinamakan Kabinet Kaki Empat.

2.2. Kegagalan Konstituante dalam membentuk UUD Baru

Setelah pemilu maka dibentuklah Kabinet Ali Sastroamidjojo pada tgl 24 Maret 1956, Kabinet inipun tidak berumur lama karena kemudian diganti dengan Kabinet Djuanda. Dalam pelaksanaan tugasnya DPR telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik tidak seperti halnya dengan Konstituante yang belum juga berhasil menyususn UUD yang baru.

M engapa Konstituante tidak juga berhasil menyusun UUD yang baru, ternyata Konstituante dalam melaksanakan tugasnya tidak pernah memikirkan kepentingan negara namun mereka hanya memikirkan kepentingan partainya sendiri, didalam sidang-sidangnya Konstituante tidak pernah mencapai kata mufakat yang ada mereka hanya menghabiskan waktu dan uang negara, misalnya sidang hanya digunakan sebagai ajang perdebatan untuk membela partai maupun golongannya masing-masing, masalah utama yang dihadapi Konstituante adalah tentang penetapan Dasar negara. Terjadi perdebatan dan tarik ulur diantara golongan dalam Konstituante, sekelompok partai menghendaki agar Pancasila menjadi dasar negara namun kelompok lain ingin agama Islam menjadi dasar negara, dilain kelompok ingin dasar negara Komunis.

Dengan terjadinya berbagai peristiwa yang terjadi di lembaga pemerintahan maupun di berbagai daerah serta terjadinya perkembangan politik yang semakin memanas , sehingga mengakibatkan stabilitas negara semakin memburuk. Dalam mengatasi kemacetan Konstituante muncul gagasan dari ABRI untuk kembali ke UUD 1945, berbagai parpol juga memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut, dan Kabinet akhirnya menerima gagasan itu pada tgl 19 Pebruari 1959.

Pada tgl 22 April 1959, presiden Soekarno memerintahkan supaya Konstituante menetapkan UUD 1945 menjadi Konstitusi Negara RI. Menanggapi anjuran dan perintah tersebut kemudian Konstituante mengadakan pemungutan suara, hasilnya dalam 3 kali pemungutan suara yang setuju lebih banyak daripada yang menolak, tetapi anggota yang hadir selalu kurang dari sepertiga, hal ini menjadi masalah karena kurang dari kuorum. Dengan kegagalan Konstituante dalam mengambil keputusan maka sejak tgl 3 Juni 1959 Konstituante mengalami masa reses.

2.3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD yang baru menyebabkan negara Indonesia dilanda kekalutan konstitusional. UUD yang baru belum berhasil dibuat sedangkan UUDS 1950 dengan sistem liberal tidak cocok dengan kondisi kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu beberapa tokoh partai politik mengajukan usul kepada presiden Soekarno untuk mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante, disamping keinginan seluruh rakyat Indonesia. pemberlakuan kembali UUD 1945 merupakan langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit uang isinya sebagi berikut;

1. Pembubaran Konstituante

2. Berlakunya kembali UUD 1950

3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

3. Kebijakan Ekonomi Pem Terkait Kondisi Ekonomi Nasional dan daerah sampai tahun 1965

3-1. Latar belakang Kebijakan Ekonomi

3.2. Nasionalisasi De Javasce Bank

3.3. Sistem Ekonomi Gerakan Banteng

3.4. Sistem ekonomi Ali Baba

3.5. Gunting Safrudin

4. Sistem ekonomi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

h1

1.3.PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN DAN ANCAMAN DISINTEGRASI

November 4, 2009

INDIKATOR

1. Mendiskripsikan gejolak sosial di berbagai daerah pada awal kemerdekaan

2. Mendiskripsikan ancaman disintegrasi bangsa dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan

3. Merekontruksi terjadinya peristiwa G30S PKI Tahun1965

4. Menganalisis dampak peristiwa G30S PKI dan proses peralihan kekuasaan

Materi Pembelajaran

1. Gejolak sosial diberbagai daerah pada awal kemerdekaan

a. Kondisi  Sosial

Pada jaman kolonial terjadi diskrimanasi bagi bangsa Indonesia, begitu juga pada jaman Jepang. Pada jaman kolonial bangsa Indonesia ditempatkan pada golongan ke 3 sedangkan pada jaman Jepang ditempatkan pada golongan ke 2 , tetapi setelah kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di segala bidang. Pendidikan, bahasa Indonesia serta seni sebagai alat untuk memajukan bangsa Indonesia, mulai dikembangkan dan mendapat perhatian penuh dari pemerintah.

b. Kondisi Budaya

Setelah proklamasi kondisi budaya masyarakat Indonesia mengalami perubahan  walaupun masih ada pengaruh kolonial namun budaya Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat  misalnya sifat kedaerahan harus segera diubah untuk mencapai bangsa Indonesia yang berkepribadian Pancasila. Bidang seni juga mengalami perkembangan yang pesat, misalnya: Seni lukis, seni sastra, seni suara dengan diciptakannya lagu-lagu nasional dan lagu -lagu perjuangan, seni film, media massa yang sangat berperan dalam bidang informasi dan komunikasi bagi kemajuan bangsa Indonesia.

c. Perkembangan Pers dan Radio

Pada awal kemerdekaan perkembangan komunikasi sangat berperan sebagai alat untuk menyebarkan berita Proklamasi ke Pelosok tanah air serta sebagai alat  untuk mengobarkan semangat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, seperti suara Asia, Medan Priyayi maupun RRI.

2. Ancaman desintregasi dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan

a. Pemberontakan PKI Madiun 1948

b. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

1. Di Jawa Barat:

Terjadi pada taggal 7 Agustus 1949, karena kecewa terhadap kebijakan pemerintah dimana akibat  perjanjian Renville mereka harus mengosongkan daerah-daerah gerilya di Jawa Barat, tokohnya adalah Karto Suwiryo.

2. Di jawa Tengah:

Terjadi pada tanggal 23 Agustus 1950, tokoh pemberontakan ; Amir Fatah, Kyai Simolangu, tokoh penumpasan: Letkol Sarbini, letkol M Bahrun, Letkol A Yani dengan membentuk operasi yang bernama Gerakan Banteng Negara.

3. Di Kalimantan Selatan

4. Di Sulawesi Selatan

5. Di Aceh

C. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Pada tgl 23 Januari 1950, tokoh dari Belanda Westerleing, dari Indonesia Sultan Hamid 2.

D. Pemberontakan Andi Azis

Pada tgl 5 April1950

E. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pada tgl 24 April 1950 Soumokil mendirikan RMS

F. Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Di Sumatra pada tgl 15 februari 1958, Akhmad Husein memproklamirkan berdirinya PRRI, di Padang dengan PM nya Safrudin Prawiranegara. Di Sultra dan Sulteng pada tgl 17 Februari 1958 mendukung PRRI dan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dipimpin oleh DJ Somba dengan pernyataan Piagam Perjuangan rakyat Semesta.

3. Pemberontakan G30S PKI 1965.

4. Dampak Peristiwa G30S PKI dan proses peralihan kekuasan.

 

 

 

 

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 542 pengikut lainnya.